Transparansi Pengadaan Radar Bag3

Misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini antara lain menyatakan pembelian produk militer dari luar negeri harus melibatkan industri pertahanan nasional, ada alih teknologi, dan memiliki kandungan lokal. Pembelian radar dari Thales Raytheon Systems tak memenuhi syarat itu. Thales tidak melakukan alih teknologi dengan alasan tidak siapnya industri dan sumber daya manusia Indonesia. Alasan ini jelas melanggar undang-undang.

TNI semestinya memastikan setiap pembelian produk militer asing disertai penyiapan industri dan sumber daya manusianya. Sayangnya, peraturan yang ada belum melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan banyaknya kasus kongkalikong dan penggelembungan harga, sudah sepantasnya pemerintah mempertimbangkan keterlibatan kedua lembaga itu. Menurut Indeks Antikorupsi Pertahanan Pemerintah 2015 dari Transparency International, Indonesia masuk peringkat kelompok D atau kategori korupsi berisiko tinggi.

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *